FISIP Unila Bekerja Sama dengan FRPKB, dan KPK Gelar Kuliah Umum Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di PT

FISIP Universitas Lampung bekerja sama dengan Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Kuliah Umum Implementasi Pendidikan Antii Korupsi di Perguruan Tinggi (PT). Kegiatan dilakukan secara luring di Lantai 2 Rektorat Unila dan secara daring melalui aplikasi Zoom, Kamis 22 April 2021.

Ketua FRPKB, Prof. Karomani mengatakan korupsi menjadi perilaku yang tidak mudah ditekan. “Bahkan banyak indeks persepsi korupsi di berbagai negara melorot di bandingkan sebelumnya. Maka, dalam menanamkan pendidikan anti korupsi ini, kami ingin bekerja sama dengan KPK untuk menamkan nilai – nilai karakter pada mahasiswa”, jelas Karomani.

Maka, Unila bersama 47 PT yang bergabung dalam FRPKB berharap perilaku korupsi bisa ditekan, dan negeri ini bisa terbebas dari korupsi.

Dalam penyampaiannya, Namawi Pomolango, Wakil Ketua Ketua KPK RI mengatakan perilaku korupsi uang dilakukan memiliki dampak seperti merusak pasar, harga, persaingan usaha yang sehat. Kemudian meruntuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup, merusak proses demokrasi, pelanggaran HAM dan menyebabkan kejahatan lain berkembang. Bahkan bisa menimbulkan kemisikinan, kerusakan alam dan biaya ekonomi tinggi.

Di tambahkan Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, yang ikut hadir dalam kegiatan ini. Perguruan tinggi menjadi pusat gerakan akademis pemberantasan korupsi dan mendorong gerakan pemberantasan korupsi baik secara lokal maupun nasional. Apalagi pendidikan antikorupsi masuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi.

“Pendidikan antikorupsi sendiri telah termuat dalam Peraturan Menteri Riset Dikti nomor 33/2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Pendidikan anti korupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi sebagai dimaksud wajib diselenggarakan melalui mata kuliah,” jelas Wawan.

KPK juga mendorong penelitian, pendirian Pusat kajian dan penerbitan jurnal anti korupsi. Dengan maksud mendorong ketersediaan media komunikasi penelitian ilmiah di bidang anti korupsi yang didesiminasikan pengetahuan anti korupsi secara teratur dan berkelanjutan. Hal ini juga bisa memotivasi para akademisi atau peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah pada multidisiplin ilmu dengan isu anti korupsi.

Dengan begitu KPK juga berharap peran akademisi dan perguruan tinggi dalam anti korupsi di mana kampus menjadi pusat inovasi dan penelitian dengan harapan kampus sebagai pusat riset data dan berbagai kajian antikorupsi. Full of sport, di mana kampus menjadi rumah bagi para ahli untuk berkontribusi sesuai dengan keilmuannya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Selanjutnya pusat pengajaran anti korupsi, kampus berperan aktif dalam upaya penyebaran nilai-nilai anti korupsi. Terakhir pusat gerakan anti korupsi pengembangan budaya akademik kampus sebagai basis gerakan anti korupsi dalam mensejahterakan rakyat.

« of 10 »